TABLOIDKUKAR.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan atau kemunduran suatu daerah. Penilaian ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5).
“Kalau pertumbuhan ekonominya maju berarti negara itu akan maju atau daerah itu akan maju,” kata Tito.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang positif tapi rendah menunjukkan adanya kemajuan, meski berjalan lambat. Sebaliknya, pertumbuhan negatif mencerminkan tantangan serius dalam pembangunan. Tito mencontohkan, ada provinsi dengan pendapatan tertinggi secara nasional, tetapi mengalami pertumbuhan negatif karena rendahnya penyerapan belanja.
“Artinya uangnya disimpan di bank, enggak beredar di masyarakat. Akibatnya ini (pertumbuhan ekonomi yang negatif),” ujarnya.
Menurut Tito, rendahnya serapan anggaran daerah kerap kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh karena itu, kepala daerah diminta segera mengonsolidasikan seluruh OPD untuk menyusun skenario percepatan belanja, terutama jika pendapatan daerah sudah tinggi.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi internal guna mengoptimalkan peningkatan pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, maupun dari sumber lain seperti BUMD dan BLUD.
Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa efisiensi bukan berarti menahan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak berdampak, seperti kegiatan seremonial, ke program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.
Lebih lanjut, Tito menyoroti peran konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan peredaran uang di masyarakat yang bersumber dari sektor swasta maupun pemerintah.
“Untuk bisa mendorong daya beli masyarakat, maka perlu ada uang yang beredar di masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan kepala daerah untuk rutin memantau data pertumbuhan ekonomi dan inflasi di wilayah masing-masing. Kedua indikator ini dinilainya saling terkait dan penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi daerah.
“Kalau misalnya kita bicara biaya hidup, bicaranya masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka harus dipegang dua data itu,” tutur Tito.
Sebagai penutup, ia kembali mengingatkan pentingnya percepatan belanja yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, harus segera disalurkan agar daya beli masyarakat meningkat.
“Supaya daya beli masyarakat yang kurang mampu meningkat. Mereka enggak tertekan. Dan itu akan meningkatkan angka konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi, baik pusat maupun daerah,” pungkasnya. (*)
