TABLOIDKUKAR.COM – Calon Bupati Kukar terpilih, Aulia Rahman Basri, memberikan sinyal kuat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan daerah (Perusda) milik Pemkab Kukar. Evaluasi ini, kata Aulia, menjadi bagian dari komitmennya untuk membenahi manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional dan mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pasti akan kita lakukan,” tegas Aulia yang juga menjabat Ketua KADIN Kukar, belum lama ini.
Ia menyoroti dua aspek penting yang menjadi indikator kegagalan Perusda dalam menghasilkan PAD. Pertama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pengelolaan Perusda seharusnya berada di tangan kalangan profesional, bukan karena kedekatan politik atau balas jasa.
Kedua, lanjut Aulia, adalah ketepatan jalur bisnis yang dijalankan. Ia mengingatkan agar Perusda tidak terus-menerus menjalankan bisnis yang tidak menguntungkan. “Jangan menjalankan bisnis Perusda yang tidak menguntungkan dalam waktu yang lama,” ujarnya.
Aulia yang berlatar belakang sebagai dokter ini juga menekankan pentingnya menjaga independensi Perusda dari kepentingan politik. Ia tidak ingin Perusda menjadi ladang bancakan atau “sapi perah” oleh oknum tertentu.
“Tidak boleh Perusda jadi sapi perah timses calon bupati. Kita berkomitmen wujudkan Perusda sehat,” tegasnya.
Selain itu, Aulia juga menanggapi isu pemekaran wilayah Kutai Tengah yang kembali mencuat di tengah masyarakat, khususnya di wilayah hulu Mahakam. Ia menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan wacana tersebut selama tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.
“Ini kan sebetulnya isu lama, biarkan saja berkembang di masyarakat,” katanya.
Namun Aulia mengingatkan bahwa pemekaran harus dilakukan secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak, baik wilayah yang dimekarkan maupun kabupaten induk. “Daerah pemekaran bisa sejahtera jika berpisah. Daerah induknya juga sejahtera jika dilepas sebagian wilayah. Jika salah satu wilayah ada yang rugi, maka pemekaran akan sulit terwujud,” jelasnya.
Ia juga menanggapi alasan infrastruktur yang dianggap tidak merata di wilayah hulu sebagai penyebab munculnya wacana pemekaran. Aulia membantah hal itu dan menyatakan bahwa pembangunan di wilayah tersebut terus menjadi prioritas.
“Tiap tahun, proyek pembangunan di wilayah hulu lumayan besar. Kami komitmen mewujudkan itu demi percepatan perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
Plt Camat Kembang Janggut, Suhartono, turut membenarkan bahwa isu pemekaran Kutai Tengah kembali menjadi bahan pembicaraan publik. “Responnya sangat positif, masyarakat mendukung saja terkait Kutai Tengah. Meski tidak merata di lapisan masyarakat, sudah menjadi isu diskusi publik,” tutupnya. (*)
