TABLOIDKUKAR.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa isu perombakan kabinet atau reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang mendorong Prabowo untuk segera mengganti sejumlah menteri.
“Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif bapak presiden,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5).
Bahlil memilih tidak ikut berspekulasi lebih jauh. Ia menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari atau menilai dinamika yang menyangkut struktur Kabinet Merah Putih. “Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan,” ujarnya menambahkan.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ditanya soal kemungkinan reshuffle, Airlangga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. “Enggak paham,” jawabnya singkat sembari berjalan meninggalkan awak media.
Sebelumnya, Rocky Gerung dalam sebuah sarasehan memperingati Reformasi 1998 menilai bahwa reformasi harus dimaknai sebagai momen untuk membangun transformasi ekonomi. Ia pun mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar segera mengganti menteri-menteri yang menurutnya tidak sejalan dengan visi ekonomi sosialis.
“Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru,” kata Rocky dalam forum bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu (21/5).
Rocky bahkan mengklaim bahwa Prabowo sendiri pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi “pemimpin sosialis Asia” dalam diskusi pribadi mereka beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, ia menilai reshuffle bisa menjadi langkah awal untuk mengimplementasikan gagasan ekonomi kerakyatan yang lebih nyata.
Meski pernyataan Rocky menarik perhatian publik, respons dari kalangan menteri menunjukkan bahwa reshuffle tetap menjadi urusan internal Presiden, yang belum tentu diputuskan berdasarkan tekanan atau opini publik. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait rencana perombakan kabinet. (*)
Sumber: ANTARA NEWS
