TABLOIDKUKAR.COM — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi berganti. Dalam Rapat Paripurna Istimewa ke-11 Masa Sidang III, yang digelar pada Kamis (19/6/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Ahmad Yani dilantik menjadi Ketua DPRD definitif menggantikan almarhum Junaidi yang wafat pada akhir 2024 lalu.
Prosesi pengangkatan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100/1.4.2/48/B.POD/II/2024. Sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Ben Ronald P Situmorang, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara peresmian.
Acara ini turut dihadiri berbagai tokoh penting, seperti Asisten III Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi (mewakili Gubernur Kaltim), Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan selamat kepada Ahmad Yani, sekaligus menegaskan bahwa jabatan Ketua DPRD bukan sekadar simbol, melainkan amanah besar dari masyarakat yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan komitmen tinggi.
“Ini bukan sekadar seremoni, tapi bentuk nyata dari kepercayaan rakyat. Kami berharap Ketua DPRD yang baru mampu menjalankan fungsi legislatif dengan baik, membawa aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang berdampak positif,” ucap Edi.
Ia juga mengapresiasi pengabdian almarhum Junaidi dan pelaksana tugas sebelumnya, yang telah menunaikan tugas dengan dedikasi tinggi. Menurut Edi, sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci sukses dalam menyusun arah pembangunan Kukar.
“Kita harus optimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi percepatan pembangunan. Terlebih posisi strategis Kukar yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kolaborasi lintas sektor yang lebih solid,” tambahnya.
Edi juga menyerukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan – dari Forkopimda, pelaku usaha, akademisi, hingga tokoh agama dan organisasi masyarakat – untuk terus terlibat aktif dalam pembangunan daerah.
“Kami buka ruang kolaborasi seluas-luasnya. Dunia usaha kami ajak gerakkan ekonomi daerah. Akademisi kami harap menjadi mitra berpikir dan inovasi. Kritik yang membangun adalah vitamin bagi pemerintahan yang sehat,” pungkasnya. (*)
