TABLOIDKUKAR.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp150 miliar. Kondisi ini terjadi akibat turunnya pendapatan daerah dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin memastikan kebijakan belanja tetap diarahkan untuk membiayai program-program strategis yang berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Rendi dalam Rapat Paripurna Ke-23 Masa Sidang I DPRD Kukar, dengan agenda penyampaian nota keuangan pemerintah daerah terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Yani, Jumat (7/11/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong.
“Sesuai RAPBD tahun 2026, diperkirakan masih terjadi defisit sebesar Rp150 miliar. Namun kondisi ini masih bisa ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah, salah satunya dari silpa,” jelas Rendi.
Ia menegaskan, penyusunan RAPBD 2026 merupakan wujud komitmen Pemkab Kukar untuk melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan. Dokumen anggaran ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan fiskal serta hasil Musrenbang dan reses DPRD agar setiap program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Seluruh tahapan penyusunan RAPBD kami jalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp7,35 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Rinciannya antara lain:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp737,49 miliar
Pajak daerah: Rp277,50 miliar
Retribusi daerah: Rp356,31 miliar
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp80,04 miliar
Lain-lain PAD yang sah: Rp23,62 miliar
Pendapatan transfer: Rp6,53 triliun, termasuk transfer pemerintah pusat sebesar Rp5,68 triliun dan transfer antar daerah Rp850 miliar.
Sementara itu, belanja daerah 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,50 triliun, dengan komposisi:
Belanja operasi: Rp5,20 triliun, termasuk belanja pegawai dan barang/jasa
Belanja modal: Rp1,45 triliun
Belanja tidak terduga: Rp27,82 miliar
Belanja transfer: Rp818,17 miliar
Rendi menyebut, meskipun total belanja mengalami penyesuaian, arah kebijakan anggaran tetap fokus pada sektor prioritas, seperti peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, ia mengungkapkan rancangan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2026 mengalami penurunan hingga Rp1,2 triliun. Dampaknya, beberapa program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kukar belum sepenuhnya terakomodasi dalam draf RAPBD.
“Beberapa program dedikasi memang perlu disesuaikan kembali dalam pembahasan bersama DPRD agar tetap bisa dijalankan sesuai kemampuan fiskal daerah,” tutup Rendi. (*)
