TABLOIDKUKAR.COM – Ahmad Yani kini resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara untuk sisa masa jabatan 2024–2029, menggantikan mendiang Junaidi yang wafat pada akhir 2024 lalu.

Pengangkatan Ahmad Yani ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-11 yang digelar pada Kamis (19/6/2025) di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar. Acara berlangsung khidmat namun penuh semangat, menandai babak baru dalam kepemimpinan legislatif Kukar.

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua DPRD, Ahmad Yani menekankan pentingnya keseriusan dalam menjalankan sumpah jabatan. Ia mengajak seluruh anggota dewan untuk memperkuat sinergi, baik di internal lembaga maupun bersama pihak eksekutif.

“Sumpah jabatan bukan sekadar seremonial. Ia mengikat kita secara moral dan etika. Maka setiap potensi konflik harus kita tekan demi menjaga kehormatan lembaga,” ujarnya tegas.

Ia juga menyoroti pentingnya tiga fungsi utama DPRD—legislasi, anggaran, dan pengawasan—agar dijalankan secara optimal dan bersinergi dengan arah pembangunan yang telah dirumuskan pemerintah kabupaten.

“DPRD harus menjadi penjaga keseimbangan. Setiap kebijakan yang lahir, baik itu perda maupun alokasi anggaran, harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ahmad Yani menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah sangat bergantung pada peran aktif DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol. Ia menyebut dokumen RPJMD sebagai pedoman utama pembangunan Kukar.

“RPJMD itu bukan sekadar dokumen, tapi arah kompas kita lima tahun ke depan. Jika kita menyimpang, maka masyarakat yang akan rugi,” katanya.

Menutup sambutannya, ia menaruh perhatian besar pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Kukar. Menurutnya, anggaran daerah yang besar harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“APBD harus terang-benderang. Tidak boleh ada dana yang menguap tanpa jejak. Rakyat berhak tahu, dan DPRD wajib memastikan itu,” tandasnya. (*)