TABLOIDKUKAR.COM – Kinerja belanja pemerintah daerah di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif pada awal tahun 2025. Hingga akhir triwulan I (Januari–Maret), total realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini tercatat mencapai Rp 4,35 triliun, atau sekitar 7,85 persen dari total pagu anggaran tahun 2025.
Data ini disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, dalam laporan resmi perkembangan ekonomi daerah. Ia menyebut, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka ini mengalami lonjakan cukup signifikan.
“Pada triwulan I tahun 2024, realisasi belanja hanya mencapai Rp 3,48 triliun atau 5,86 persen dari pagu. Artinya, terjadi peningkatan sebesar 24,97 persen secara tahunan (year-on-year),” ungkap Budi dalam paparannya.
Peningkatan ini dinilai sebagai sinyal positif, menunjukkan adanya akselerasi program dan pelaksanaan kegiatan pemerintah sejak awal tahun anggaran. Menurut Budi, pergeseran ini mencerminkan perencanaan yang lebih matang dan efisiensi birokrasi dalam menyalurkan anggaran belanja, termasuk belanja modal, barang dan jasa, serta belanja sosial.
Kukar Paling Progresif
Dari sisi spasial, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatatkan realisasi belanja tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Selama tiga bulan pertama tahun ini, Kukar telah merealisasikan belanja sebesar Rp 1,34 triliun, yang setara dengan 11,47 persen dari total pagu anggarannya di tahun 2025.
Capaian ini menjadikan Kukar sebagai motor utama pergerakan belanja daerah di Kaltim, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaan program-program prioritas.
“Ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menggerakkan roda pembangunan sejak awal tahun anggaran,” tutur Budi.
Mahulu Tertinggal
Sebaliknya, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mencatat realisasi belanja terendah di Kalimantan Timur. Hingga Maret 2025, belanja daerah di kabupaten paling barat ini baru mencapai Rp 47,94 miliar, atau 1,62 persen dari pagu anggaran tahun berjalan.
Rendahnya serapan anggaran di Mahulu dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari tantangan geografis, kapasitas SDM, hingga proses administrasi yang masih perlu penguatan.
Bank Indonesia Kaltim menyatakan akan terus mendorong sinergi antar-lembaga, serta memberikan dukungan teknis dan koordinasi kepada pemerintah daerah guna memperbaiki kinerja fiskal di seluruh wilayah.
“Dengan belanja daerah yang optimal dan tepat waktu, maka pertumbuhan ekonomi lokal dapat dipacu lebih cepat, sekaligus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Budi.(*)
