TABLOIDKUKAR.COM – Ancaman banjir besar di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan serius. Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, atau yang akrab disapa Harum, mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan banjir yang kian mengkhawatirkan.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Gubernur Harum saat mendampingi Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, dalam kunjungan kerjanya ke Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (3/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa wilayah Kaltim, khususnya daerah sepanjang aliran Sungai Mahakam, kini semakin rawan banjir akibat kondisi sungai yang tidak pernah dinormalisasi selama hampir dua dekade.
“Tingginya curah hujan di hulu Mahakam bisa menyebabkan air meluap ke hilir dengan sangat cepat. Sungai Mahakam belum pernah dinormalisasi hampir 20 tahun. Sekarang SWL-nya (Surface Water Level) tinggal sekitar 4 meter. Kalau tidak ada upaya penanganan, ini bisa memicu bencana besar,” ujar Harum.
Ia menilai, normalisasi Sungai Mahakam harus menjadi program prioritas nasional. Sebab, daya tampung sungai yang menurun tidak lagi mampu menahan volume air dalam jumlah besar, apalagi jika disertai limpahan dari danau-danau besar di sekitarnya.
“Saya yakin, dengan sinergi pemerintah daerah dan pusat, Sungai Mahakam bisa kita kelola lebih baik. Kami berharap Pak Menteri bisa membantu menjembatani hal ini,” tambahnya.
Kekhawatiran yang sama turut disampaikan Alimin, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pela. Ia mengungkapkan, keberadaan Danau Semayang yang luasnya mencapai 13.000 hektare menjadi penampung alami air dari hulu Mahakam, namun bisa juga menjadi ancaman jika tidak dikendalikan dengan baik.
“Kalau air dari Danau Semayang dilepas ke Mahakam secara tiba-tiba, wilayah seperti Kota Bangun, Muara Kaman, bahkan Samarinda bisa terendam, termasuk kantor gubernur,” kata Alimin memberi gambaran.
Ia juga menyebutkan pentingnya menjaga kelestarian tiga danau besar di Kutai Kartanegara—Danau Semayang, Danau Jempang, dan Danau Melintang—yang secara ekologis menjadi zona penyangga banjir sekaligus habitat Pesut Mahakam yang kini semakin langka.
“Kalau danau rusak, Pesut Mahakam bisa punah. Kami di desa sudah membuat Peraturan Desa untuk melindungi habitat dan melarang penangkapan ikan dengan cara merusak,” tegasnya.
Sebagai bukti komitmen, Desa Pela telah mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk Kalpataru pada tahun 2024 sebagai desa penyelamat lingkungan. Mereka juga dikenal sebagai desa yang aktif menjaga ekosistem perairan dan konservasi satwa langka.
Menteri Hanif yang hadir dalam kunjungan tersebut menyambut baik masukan yang disampaikan masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengkaji langkah-langkah yang bisa segera diambil untuk mengurangi potensi banjir dan menjaga keberlanjutan ekosistem Mahakam.
Usai pertemuan, Menteri Hanif, Gubernur Harum, dan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meninjau langsung kondisi Sungai Pela dan muara Danau Semayang. Tinjauan lapangan ini sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana aksi bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Kunjungan ini menegaskan komitmen Kementerian LHK dan Pemprov Kaltim dalam mendorong solusi jangka panjang untuk persoalan lingkungan dan banjir di kawasan Mahakam. Pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi juga sepakat bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. (*)
