TABLOIDKUKAR.COM – Suasana hangat dalam acara Halal Bihalal pasca Iduladha di Desa Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kukar, mendadak berubah menjadi kepanikan massal. Kegiatan yang digelar di kediaman Kepala Desa, Arifadin Nur, pada Minggu (8/6) itu mendadak diinterupsi secara brutal oleh sekelompok orang tak dikenal.
Sekitar delapan pria diduga oknum preman menyerbu lokasi dengan membawa balok kayu, meneriakkan nama masyarakat Muara Muntai, dan melakukan aksi kekerasan. Tak hanya mengacaukan acara, mereka juga melakukan penganiayaan terhadap Kades dan salah seorang warga yang turut hadir.
“Saya dihantam pakai balok kayu, tangan saya sampai harus dijahit dua atau tiga jahitan. Pak Kasdim yang kena di kepala malah lebih parah, tujuh jahitan,” ungkap Arifadin usai membuat laporan resmi di Mapolres Kukar, Senin (9/6/2025).
Selain menyebabkan korban luka, penyerangan itu juga menimbulkan kerusakan materi. Beberapa bagian rumah Kades rusak parah, termasuk tiga jendela yang hancur akibat lemparan benda keras.
Dari hasil pengakuan Arifadin, motif serangan diduga terkait keberadaan perwakilan PT Pelindo yang dikabarkan akan hadir di Muara Muntai Ilir. Para pelaku diduga merasa terancam kehilangan pekerjaan sebagai pemandu kapal lokal yang tidak resmi, menyusul rencana operasional kapal pandu Pelindo di wilayah tersebut.
“Rumah saya jadi sasaran karena mereka pikir perwakilan Pelindo ada di sini. Padahal keputusan menghadirkan Pelindo itu bukan dari kami, tapi dari Kementerian Perhubungan dan KSOP,” tegasnya.
Lebih jauh, Arifadin menyebut para penyerang bukanlah warga asli desa. Ia menduga serangan itu sudah direncanakan dengan matang, mengingat para pelaku datang dari luar dan membawa alat-alat yang digunakan dalam aksi pengrusakan.
“Ini bukan spontan, mereka datang dengan niat merusak. Dan tidak satu pun dari mereka warga sini,” katanya.
Atas insiden itu, pihak desa memilih menempuh jalur hukum. Arifadin berharap penegakan hukum berjalan transparan dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun.
“Saya sudah lapor resmi dan membawa pengacara. Kami ingin pelaku diproses sesuai aturan. Jangan sampai ada yang kebal hukum hanya karena punya ‘orang kuat’ di belakang,” pungkasnya. (*)
