TABLOIDKUKAR.COM – Persoalan status jalan nasional yang masih membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi perhatian serius. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, menyuarakan keprihatinannya terhadap banyaknya ruas jalan nasional yang justru ditangani oleh pemerintah daerah.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) ini, kondisi tersebut menunjukkan belum sinkronnya data kewenangan infrastruktur yang berdampak langsung pada efisiensi anggaran pembangunan. “Banyak jalan yang secara administratif merupakan tanggung jawab pusat, tapi realitanya justru dipelihara menggunakan dana provinsi atau kabupaten,” ujarnya saat ditemui usai rapat kerja, Rabu (21/5/2025).
Salah satu contoh yang disorot Guntur adalah ruas Loa Janan–Museum Mulawarman di Tenggarong. Meski berstatus jalan nasional, perbaikannya selama ini lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk saat terjadi kerusakan atau longsor.
“Setiap kali ada kerusakan, pemerintah daerah yang turun tangan. Padahal itu seharusnya jadi tanggung jawab pusat,” tegasnya.
Guntur juga menyinggung soal ketimpangan antara kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor migas dan tambang, dengan minimnya dukungan infrastruktur dasar dari pemerintah pusat. “Kaltim ini penyumbang besar ekonomi nasional, tapi sayangnya infrastruktur dasarnya belum sebanding,” ujarnya.
Ia mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan pemutakhiran data status jalan di seluruh wilayah Kaltim. Menurutnya, klarifikasi status jalan akan berdampak besar terhadap kejelasan tanggung jawab anggaran dan arah perencanaan pembangunan ke depan.
“Perlu evaluasi bersama antara pusat dan daerah. Jangan sampai anggaran daerah habis hanya untuk memperbaiki jalan yang sebenarnya bukan kewenangannya,” imbuh Guntur.
Ia pun menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian teknis untuk menyelesaikan persoalan ini secara struktural. “Pemutakhiran data jalan nasional harus jadi prioritas bersama. Ini soal keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (*)
