TABLOIDKUKAR.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memantapkan langkah menuju visi “Kukar Idaman Terbaik 2025–2030”. Salah satu bentuk keseriusan tersebut diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Senin (6/10/2025). Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat di lingkungan Pemkab Kukar.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari kemitraan yang telah terjalin antara Pemkab Kukar dan BPKP. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi pondasi penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.

“Kerja sama dengan BPKP ini sudah berlangsung lama. Tahun ini kita perkuat lagi agar pengawasan berjalan lebih efektif, mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah hingga ke desa,” ujar Rendi.

Ia menegaskan, setiap dana yang bersumber dari APBD harus digunakan dengan tepat sasaran dan diketahui publik. Salah satu program yang menjadi fokus pengawasan adalah Program Rp150 Juta per RT, yang menyalurkan anggaran sekitar Rp140 miliar ke masyarakat.

“Dana itu berasal dari masyarakat, jadi harus diawasi bersama. Pemerintah akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi agar manfaat program ini benar-benar dirasakan warga,” tambahnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kukar, Heriansyah, menyampaikan bahwa sinergi dengan BPKP bertujuan memperkuat sistem pengendalian korupsi dan memastikan implementasi visi-misi kepala daerah dapat berjalan hingga ke tingkat paling bawah.

“Kolaborasi ini bagian dari upaya kami menekan potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus memastikan 17 program prioritas Kukar Idaman Terbaik benar-benar terwujud di seluruh wilayah, sampai ke desa dan kelurahan,” tegasnya.