TABLOIDKUKAR.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung investasi berkelanjutan melalui penguatan kebijakan dan kepastian hukum di sektor hijau. Pada Kamis (22/5/2025), Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, memimpin langsung audiensi dan koordinasi ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI di Jakarta.
Kunjungan tersebut bertujuan membahas tata kelola dan mekanisme perizinan terkait kegiatan perdagangan karbon, khususnya di sektor kehutanan pada kawasan gambut dan mangrove yang berada di luar kawasan hutan di wilayah Kukar.
Turut mendampingi Sekda Kukar dalam pertemuan ini, antara lain Kepala DPMPTSP Kukar Alfian Noor, Kepala Dinas Perkebunan M. Taufik, serta sejumlah pejabat teknis dan mitra dari PT Tirta Carbon Indonesia (TCI). Rombongan disambut langsung oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Dedi Latif, Staf Khusus Hubungan Daerah Didi Apriadi, dan Direktur Perencanaan SDA dan Industri Manufaktur Ratih Purbasari Kania.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk meminta arahan sekaligus koordinasi teknis terkait izin pemanfaatan karbon pada kawasan non-kawasan hutan. Ini penting untuk memastikan langkah Pemkab Kukar sejalan dengan kebijakan pusat,” ujar Sunggono.
Ia menyampaikan bahwa pihak kementerian memberikan respon positif terhadap inisiatif Kukar dan mengapresiasi keseriusan daerah dalam menggarap sektor perdagangan karbon.
“Pemerintah pusat mengapresiasi inisiatif Kukar dan siap memfasilitasi tindak lanjut, agar bisa menjadi model nasional dalam pengelolaan kebijakan karbon multi-sektor,” ungkapnya.
Sunggono juga menegaskan bahwa Kukar menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait tata kelola penanganan karbon berbasis kawasan.
“Dengan potensi lahan gambut dan mangrove yang luas, Kukar berpeluang besar memimpin sektor ini untuk mendatangkan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi daerah dan masyarakat,” tambahnya.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung agenda transisi energi dan pembangunan rendah emisi. Di sisi lain, upaya ini juga membuka peluang bagi masuknya investasi berkelanjutan di sektor kehutanan dan lingkungan.
