TABLOIDKUKAR.COM – Puluhan warga nelayan yang tergabung dalam komunitas petambak kerang dara di Kecamatan Muara Badak kembali turun ke jalan, Senin (19/5/2025), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Aksi ini menjadi lanjutan dari rangkaian protes akibat matinya kerang dara secara massal yang diduga disebabkan oleh aktivitas pengeboran migas.
Para petambak menuntut kejelasan dan tanggung jawab dari perusahaan, mengingat ratusan keluarga kehilangan mata pencaharian sejak Desember 2024 lalu. Mereka menilai proses mediasi yang sudah berkali-kali dilakukan tidak membuahkan hasil konkret.
Yusuf, perwakilan petambak kerang dara, menyebut bahwa hingga kini belum ada keputusan tegas dari pihak terkait. Padahal, menurutnya, bukti telah disampaikan, termasuk hasil uji laboratorium dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. “Para pengambil keputusan terlihat tak berkutik, padahal hasil lab sudah jelas, tapi masih saja dikatakan tidak konklusif oleh Pertamina Hulu Sanga-Sanga,” ujar Yusuf saat ditemui Selasa (20/5/2025).
Ia menyinggung pertemuan terakhir pada 8 Mei 2025 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar yang menghasilkan enam poin kesimpulan. Namun, menurutnya, poin-poin itu belum memberikan kepastian bagi nasib para petambak. “Karena tidak ada kejelasan, kami terpaksa kembali turun ke jalan,” katanya.
Aksi yang dilakukan membawa tiga tuntutan utama. Pertama, meminta PT PHSS segera mengganti rugi kepada para petambak sesuai berita acara mediasi 10 Januari 2025 yang turut disaksikan pemerintah. Kedua, meminta PT PHSS memperbaiki lahan pesisir yang tercemar. Dan ketiga, mendesak pemerintah mencabut dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) milik PT PHSS.
“Kami bergerak bukan karena emosi semata, tapi karena dasar kebenaran yang kami alami langsung dan hasil laboratorium yang sudah menguatkan dugaan pencemaran,” tegas Yusuf.
Sementara itu, PT PHSS melalui Manager Comrel & CID PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Dony Irawan, menyampaikan keprihatinan atas gagal panen yang terjadi di Muara Badak, khususnya di Desa Tanjung Limau. Ia mengatakan perusahaan memahami dampak yang dirasakan warga, terutama pada musim hujan kali ini.
Dony menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan kepada petambak terdampak pada Maret lalu bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia juga menegaskan komitmen perusahaan untuk menghormati aspirasi masyarakat sepanjang disampaikan secara tertib sesuai ketentuan hukum.
“PHSS berharap semua pihak dapat mendukung proses yang dijalankan pemerintah dan pihak berwenang agar diperoleh keputusan yang obyektif sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Dony dalam keterangan tertulis. (*)
